katakini.com

Korban Laka Kereta Bekasi Disantuni, DPR Dorong Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Kita tidak boleh membiarkan ada pekerja yang tidak memiliki perlindungan. BPJS Ketenagakerjaan harus menjangkau semua, termasuk pekerja informal yang selama ini sering luput dari sistem

Irma Suryani: Baleg Diminta Tak Ambil Alih Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Pembahasan RUU TK seharusnya tetap berada di komisi terkait guna menghasilkan regulasi yang komprehensif dan tepat sasaran.

Komisi IX Dorong Pekerja Pasar Modern BSD Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai sosialisasi terhadap pemilik lapak serta pekerja pasar mengenai BPJS Ketenagakerjaan diperlukan demi perlindungan pekerja pasar

DPR Sepakati Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2026-2031

Berdasarkan hasil uji kelayakan serta mempertimbangkan masukan masyarakat, Komisi IX DPR RI memilih anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 berdasarkan musyawarah untuk mufakat

Daftar Calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Lulus Uji

Berikut daftar peserta calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang dinyatakan fit and proper test

Komisi IX Pelototi Realisasi Bantuan Anggaran untuk Faskes Terdampak Bencana

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menjelaskan bahwa setiap pengajuan anggaran dari Kemenkes ke Kemenkeu membutuhkan lampu hijau dari parlemen

Komisi IX Dukung Rencana Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS

Pemerintah tengah mengkaji dan merancang kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai triliunan rupiah pada November mendatang.

Komisi IX Temukan Banyak Fasilitas Penyimpanan Dapur MBG Tak Layak

Penyimpanan yang tidak memadai dapat mengakibatkan bahan makanan cepat rusak atau busuk, terutama jika tidak ada genset yang dapat digunakan saat listrik padam.

Komisi IX Soroti Perubahan Data PBI BPJS Kesehatan

Banyak warga yang semula menerima layanan kesehatan tiba-tiba dikeluarkan dari data dan tidak lagi tercakup sebagai peserta PBI.

DPR Dukung Keterlibatan BPOM dalam Pelaksanaan Program MBG

Komisi IX DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah.

Cucun Bersama Komisi IX Bahas Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Program Pemerintah

DPR RI dalam hal ini menindaklanjuti Inpres Nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.

Komisi IX Kawal dan Awasi Pelaksanaan Program MBG

Berpotensi Rugikan Industri Tembakau, Anggota DPR Kritik RPM Kesehatan

Potensi kehilangan pemasukan negara mencapai Rp308 triliun rupiah.

Komisi IX Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Putusan MK Terkait UU Ciptaker

Netty mendorong Pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan MK ini dengan langkah-langkah konkret

Legislator Komisi IX: Permenkes Tembakau Harus Berpihak pada Industri Kecil

Yahya menekankan pentingnya membangun opini publik yang seimbang terkait tembakau.

Pemerintah Diminta Segera Revisi Pasal 103 ayat 4e PP No. 28 Tahun 2024

Menyayangkan Pemerintah yang tidak melibatkan Komisi IX DPR RI dalam melakukan penyusunan aturan tersebut.

Komisi IX Soroti Banyak Perusahaan Lakukan PHK

Legislator Partai NasDem juga mengangkat pentingnya pengawasan yang lebih baik di tingkat kabupaten/kota.

Komisi IX Desak Pemerintah Cari Solusi Terjadinya Badai PHK

Menjaga iklim investasi antara pelaku industri dengan para pekerja bisa menjadi jalan keluar yang menguntungkan semua pihak.

Legislator Minta Pemerintah Jangan Diam pada Badai PHK di Indonesia

Badai PHK ini juga berpotensi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Komisi IX Segera Panggil Pemerintah Perjelas Kontroversi Aturan Kontrasepsi untuk Siswa

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai Peraturan Pemerintah 28 tahun 2024 tersebut lebih mengedepankan pada edukasi, informasi, komunikasi.